1. Implementasi Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Era Desentralisasi

SIK adalah suatu sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan disemua tingkat pemerintahan secara sistematis dan terintegrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Perturan perundang undangan. Bagian atau ranah yang menyebutkan SIK adalah Kepmenkes Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan dan Kepmenkes Nomor 932/Menkes/SK/VIII/2002 tentang petunjuk pelaksanaan pengembangan sistem laporan informasi kesehatan kabupaten/kota. Kebutuhan akan data dan informasi disediakan melalui penyelenggaraan SIK, yaitu dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis data serta penyajian informasi.

Desentralisasi merupakan fenomena yang kompleks dan sulit didefenisikan. Defenisinya bersifat kontekstual karena tergantung pada konteks historis, institusional, serta politis di masing-masing Negara. Namun, secara umum desentralisasi dapat didefenisikan sebagai pemindahan tanggung jawab dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pembangkitan, serta pemanfaatan sumber daya serta kewenangan administrative dari pemerintah pusat ke :

  1. Unit-unit territorial pemerintah pusat atau kementrian.
  2. Tingkat pemerintahan yang lebih rendah.
  3. Organisasi semi otonom.
  4. Badan otoritas regional
  5. Organisasi nonpemerintah atau organisasi yang bersifat sukarela.

Pada era desentralisasi, masalah menonjol yang dihadapi adalah perubahan struktur dan fungsi sumber daya manusia, khususnya di tingkat distrik dan provinsi, setelah peleburan kantor wilayah dan kantor Departemen Kesehatan (Depkes).

Perubahan SIK di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten semenjak era desentralisasi, sebenarnya tidak hanya dipicu oleh kebijakan itu sendiri (seakan-akan menimbulkan korban Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) yang mengalami kekosongan data dan informasi) tetapi juga didorong oleh perkembangan  teknologi informasi yang cukup pesat serta difusi teknologi tersebut di sektor kesehatan secara meluas. Aturan yang lebih inci dan mendalam dalam hal pemanfaatan teknologi informasi (informatika) dan pembinaan teknis kepada para petugas di daerah akan mencakup konsep data kesehatan masyarakat (tidak hanya penyakit dan status kesehatan, tetapi juga sumber daya dan indikator kinerja manajemen pelayanan kesehatan), standar dan aturan website Dinas Kesehatan sebagai data repository maupun format pertukaran data serta interoperabilitas data antar organisasi.

Implementasi atau penerapan desentralisasi/ otonomi regional didasari dengan dikeluarkannya :

  1. UU No. 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah.
  2. UU No. 25 Tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Proses pelaksanaan desentralisasi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri yang dikeluarkan berikutnya, antara lain (termasuk kesehatan) :

  • PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
  • PP No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  • Keputusan Presiden No. 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.
  • Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial R.I. No. 1747/Menkes-Kesos/SK/XII/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal dalam Bidang kesehatan di Kabupaten/ Kota
  • Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No. 551/Menkes/SK/V/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan SIKNAS.

SIK memberikan dukungan informasi kepada proses pengambilan keputusan disemua tingkat administrasi pelayanan kesehatan (Sistem Kesehatan). Maka, SIK harus sesuai dengan struktur manajemen kesehatan dari Sistem Kesehatan. Dengan adanya desentralisasi, maka pengembangan SIK diserahkan pada kemampuan dan kebutuhan daerah sesuai kondisinya masing-masing. Karakteristik data yang dibutuhkan di pusat dan daerah pun berbeda dimana daerah mesti menjaring data berdasar ID yang unik, sedangkan kebutuhan pusat lebih kepada jumlah data yang tidak serinci data di daerah.

Implementasi SIK di era desentralisasi mencakup sistem pencatatan dan pelaporan seperti data vital, surveilans, data pelayanan, pemetaan, pengendalian wabah tetapi, ini masih belum terintegrasi dengan database yang online diwebsite Dinas Kesehatan dan Depkes sesuai standar dan interoperabilitasnya. Pemanfaatan internet yang semakin luas dikalangan medis seharusnya mampu meningkatkan proses pembelajaran dikalangan medis dan masyarakatnya. Perubahan tentu tidak semudah itu terjadi. Diperlukan pengembangan secara bertahap, pelatihan, penelitian dan tenaga-tenaga baru bidang informatika kesehatan.